written by Farid Arrisyad

Tahun 1977, di Taman Ismail Marzuki, Mochtar Lubis menyampaikan pidatonya tentang “Manusia Indonesia”—enam sifat bangsa Indonesia. Generalisasi memang, tapi bukan berarti sepenuhnya salah atau benar. Munafik, tidak bertanggung jawab, berperilaku feodal, percaya pada takhayul, berwatak lemah, tapi berjiwa seni; inilah enam generalisasi sifat “manusia Indonesia”.

Sebenarnya jika diperhatikan, pidato Mochtar ini begitu menampar bagi bangsa Indonesia. Begitu banyak hal negatif yang menjadi esensi utama pidato. Contoh, dari enam sifat generalisasi bangsa Indonesia, hanya satu yang menyanjung—berjiwa seni. Lainnya seperti menyudutkan bangsa Indonesia sebagai karakter antagonis, bahkan muncul sebuah tanggapan bahwa pidato itu ditujukan hanya untuk suku Jawa saja.

“. . . . Karena yang dimaksudkan hanya feodalisme dari suku Jawa, yang dapat menimbulkan gejala seolah-olah Mochtar Lubis adalah manusia Indonesia dalam kepribadiannya anti suku Jawa.”

Margono Djojohadikusumo (Manusia Indonesia, p.98)

Berbeda dengan Margono, saya berpendapat bahwa tulisan Mochtar tidak fokus dengan suku tertentu; ini generalisasi. Namun, ironisnya, saya melihat semakin banyak rakyat Indonesia yang termakan unsur-unsur globalisasi dan enam sifat manusia Indonesia ini makin terlihat nyata. Apakah ini berarti manusia ideal itu tidak ada?

Manusia Pancasila

“Saya berdoa sekuat tenaga semoga kita akan berhasil membina manusia pancasila menjelang tahun 2000. Jika ini tercapai maka Indonesia pasti akan jadi sorga, dan kita semua akan hidup penuh nikmat dan bahagia.”

Mochar Lubis, 1977.

Manusia Pancasila, menurut Mochtar, merupakan salah satu kategori manusia ideal. Dan ini, menurut saya, salah satu poin yang sangat menarik dari pidato Mochtar Lubis.

Manusia Pancasila diartikan sebagai manusia ideal yang membasiskan sifat dan keputusannya kepada lima elemen Pancasila: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Apakah manusia ideal ini ada di Indonesia? Mungkin. Banyak? Sepertinya tidak.

Contoh, sifat takhayul yang diutarakan Mochtar. Mungkin sekarang ini, lebih banyak rakyat Indonesia, remaja pada khususnya, yang memiliki “agama KTP”; Agama hanya tercantum di KTP karena memang wajib atau perlu. Tapi, masih banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai umat yang beragama dan masih datang ke dukun untuk merealisasikan impiannya. Bukankah ini bertentangan dengan ideologi Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Hal-hal seperti inilah yang menjadi perhatian pidato Mochtar. Jika sila ke-1 saja sudah banyak yang menyimpang, bagaimana sisanya?

Biaya pelantikan anggota DPR yang memakan biaya Rp 11 miliar. Dan baru-baru ini, harga mobil menteri yang mencapai Rp 1325 miliar. Sedangkan kinerja menteri dan anggota DPR masih belum setara dengan biaya yang selama ini dikeluarkan untuk membuat “Bapak dan Ibu pemimpin” senang. Lalu, bukankah ini menyimpang dengan sila ke-5 (keadilan)?

Hal-hal ini yang sebenarnya dikawatirkan oleh Mochtar. Pancasila hanya menjadi bingkai ideologi Indonesia saja. Manusia ideal pun, menurut Mochtar, belum nyata. Setuju atau tidak, saya serahkan kepada Anda sebagai rakyat Indonesia.

Kesenjangan Sosial

Sebenarnya, penjelasan Mochtar tentang manusia Indonesia terlalu fokus dalam melihat rakyat Indonesia sebagai bawahan, orang yang disuruh. Apakah ini hal yang buruk?

Sebenarnya tidak juga, karena hal ini menggambarkan besarnya kesenjangan sosial yang ada di Indonesia. Sedangkan kesenjangan sosial sering diangkat sebagai topik diskusi dan debat. Masalah sosial ini juga yang sering dipakai para politikus untuk mendapatkan simpati dan pilihan rakyat, tapi masih banyak yang “tong kosong nyaring bunyinya”.

Dari sifat munafik, tidak mau bertanggung jawab, dan berperilaku feodal, ketiganya berbasiskan kesenjangan sosial—secara kasar, bahasa modernnya “ABS” (Asal Bapak Senang). Mochtar menjelaskan kurang lebih seperti ini: si kaya yang menjadi pemimpin merasa dirinya berhak untuk memerintah ini dan itu, tidak pernah melakukan kesalahan, tapi berhak untuk menerima penghargaan jika benar. Sedangkan si miskin, dirinya disuruh terus, tapi hanya bisa bilang iya, dan marah-marah di belakang.

Kenapa? Mungkin karena si kaya lah yang memberikan uang (gaji), dan si miskin perlu uang untuk hidup.

Untuk hal ini, saya sedikit setuju dengan salah satu tanggapan bahwa penjelasan ini terlalu ekstrem.

Tapi, bukan berarti tidak ada manusia Indonesia yang seperti itu. Semakin dewasa negara kita, kesenjangan sosial pun seakan semakin besar. Padahal tahun lalu, angka kemiskinan turun dari 15,42% menjadi 14,15% (32,53 juta jiwa) (Antara, 2010).

Namun, apalah arti turunnya angka kemiskinan, karena budaya “ABS” ini sudah begitu melekat di Indonesia.

“Ketika tahun 1982 Mochtar Lubis diminta merefleksikan kembali ”manusia Indonesia”, dengan tegas ia mengatakan tidak ada perubahan. Makin parah. Andaikan permintaan itu disampaikan kembali, di saat Mochtar Lubis sudah tiada (meninggal 2 Juli 2004), niscaya ia menangis di alam baka.”

ST SULARTO (Kompas, 2008)

Dan intinya?

Intinya Mochtar mengajak rakyat Indonesia untuk mengubah cara berpikir sehingga hal-hal yang negatif dapat ditinggalkan. Bayangkan sejak tahun 1977, ketika bangsa kita masih muda, sudah ada anjuran untuk mengubah pola pikir kita. Masa, ketika bangsa kita sudah menjadi dewasa, hal-hal negatif masih saja melekat.

Pidato Mochtar Lubis ini sebenarnya berujung di keinginan membentuk manusia ideal. Manusia ideal berbasis Pancasila, Norma, Agama, atau apa saja, yang diinginkan oleh Mochtar dan banyak dari kita adalah untuk mewujudkan manusia ideal.

Susah? Susah. Lama? Lama. Apalagi era dimana demokrasi seakan sama dengan demonstrasi, globalisasi yang menjunjung komersialisasi dan media yang meng-eksploitasi kekuatannya sambil berdalih freedom of press.  Sama seperti semua yang sudah berakar teguh, perlu proses yang lebih lama, lebih kompleks untuk diubah.

Tapi, sama seperti Mochtar Lubis, dan banyak rakyat Indonesia, mewujudkan manusia ideal itu bukan mustahil. Salah satu langkah awal yang baik adalah mereformasi sistem pendidikan. Para penerus bangsa harus bisa diajar untuk bersifat kritis—harus bisa menyaring informasi yang didapat.

Mudah-mudahan pidato atau buku-buku yang kritis seperti “Manusia Indonesia” akan lebih sering dianalisa, dijadikan bahan diskusi. Entah setuju atau tidak, yang penting hal-hal seperti ini bisa dijadikan bahan diskusi.